Peta Jalan Menuju Sertifikasi Pamong Belajar

KONDISI JABATAN PAMONG BELAJAR YANG DIHARAPKAN

• Adanya payung hukum yang jelas bagi jabatan fungsional pamong belajar 
• Meningkatnya kesejahteraan dan motivasi kerja pamong belajar yang berdampak pada meningkatnya mutu program layanan PNF 
• Adanya sertifikasi profesi pamong belajar 
• Pola rekrutmen yang jelas sehingga jabatan fungsional pamong belajar lebih menarik 

ISU TERHANGAT…. 

• Kapan sertifikasi Pamong Belajar??? 
• Mengapa PB tidak mendapatkan tambahan penghasilan seperti guru PNS yang belum menerima tunjangan profesi (Peraturan Presiden nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS). 
• Implementasi BUP Pamong Belajar 

APA ITU SERTIFIKASI?

• Sertifikasi adalah proses memperoleh sertifikat melalui uji kompetensi. 
• Uji kompetensi memerlukan standar kompetensi sebagai pedoman untuk mengembangkan instrumen uji kompetensi. 
• Standar kualifikasi akademik dan kompetensi pamong belajar merupakan pintu masuk ke sertifikasi. 
• Guru: Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

 RANAH I: PAYUNG HUKUM PAMONG BELAJAR

• žPosisi PB dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 mendua pendidik (pasal 1 ayat 6) dan tenaga kependidikan (penjelasan pasal 39)
• žPP 19 Tahun 2005 tidak memuat ketentuan tentang Pamong Belajar 
• žPP 17 Tahun 2010 belum menyelesaikan masalah payung hukum PB 

PP 17 Tahun 2010

• žPasal 171 ayat (2) huruf d: pamong belajar adalah sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal. 
• žPendidik sebagaimana dimaksud di atas harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
• žPasal 172 ayat (4): Kualifikasi akademik dan dan kompetensi pendidik pada jalur pendidikan nonformal akan diatur dengan Peraturan Menteri.
• žPasal 176 ayat (4): Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 

MASIH ADA KEKOSONGAN HUKUM TERKAIT STANDAR PB SBG PENDIDIK
žMenyimak Pasal 176 ayat (4) PP 17 Tahun 2010, dalam mana pada PP 19 Tahun 2005 PB belum diatur standarnya, minimal memuat:

• Kualifikasi akademik minimal sarjana atau D IV
• Pendidikan tinggi sesuai dengan bidang yang diampu 
• Memiliki sertifikat sebagai pendidik 

žPendidik formal diatur dalam pasal 29 PP 19 Tahun 2005, ada 6 ayat masing-masing memuat tiga ketentuan di atas.
ž
Ranah II: BSNP 
STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PAMONG BELAJAR

• Belum ada, draf sdh ada sejak akhir tahun 2007 namun sampai sekarang belum ditandatangani.
• Standar kompetensi merupakan pintu masuk sertifikasi (kompetensi) Pamong Belajar 
• žGuru sudah memiliki standar kualifikasi dan kompetensi sejak tahun 2007 (Permendiknas nomor 16 Tahun 2007) 

Kebutuhan Anggaran untuk Tunjangan Profesi 

Pamong Belajar dan Penilik Per Tahun

DIBANDINGKAN DENGAN ALOKASI APBN UnTuK TUNJANGAN PROFESI GURU 18,537 triliun (2011)

TIDAK BERARTI APA-APA

Jenis Pendidik	Jumlah Pendidik	Rerata Gaji Pokok	Jumlah Tunjangan Profesi Satu Tahun
Pamong Belajar	3,600	2,500,000	108,000,000,000
Penilik	7,027	2,500,000	210,810,000,000
Jumlah			318,810,000,000

RANAH III: Pendidikan profesi pamong belajar

• žPendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
• Konsep pendidikan Profesi Pamong Belajar oleh LPTK masih belum jelas.

ž Pendidikan profesi:
       ¡ Pendidikan profesi prajabatan
       ¡ Pendidikan profesi dalam jabatan

• Audiensi dg Jurusan PLS 

         ¡ 9 Januari 2010 PLS UNJ
         ¡ 20 Januari 2010 PLS UNY
         ¡ 1 Maret 2010 PLS UNES (penyelenggara Temu Kolegial Jurusan PLS se-Indonesia)
         ¡ Juni 2010 mengikuti pertemuan dengan jurusan PLS se-Indonesia

• Mendorong agar LPTK PLS menyusun konsep pendidikan profesi Pamong Belajar dengan pendekatan multi exit - multi entry 

PROSES MENUJU SERTIFIKASI PENILIK DAN PAMONG BELAJAR PERLU WAKTU

JANGKA PENDEK: TUNJANGAN FUNGSIONAL

• žSejak tahun 2007-2009 terdapat 54 Peraturan Presiden yang mengatur tunjangan jabatan fungsional, bahkan mengatur paling tidak 86 jenis jabatan fungsional yg sudah diatur tunjangan fungsional.
• žKemendiknas instansi pembina bagi 5 jenis jabatan fungsional: dosen, guru, pengawas, pamong belajar dan penilik.
• žDosen sudah diatur tunjangan fungsional (Perpres nomor 65 Tahun 2007), guru dan pengawas sdh menerima tunjangan profesi. 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan	Besarnya Tunjangan (Rp)
Penyuluh Sosial	Penyuluh Sosial Madya Penyuluh Sosial Muda Penyuluh Sosial Pertama	700.000 450.000 300.000
Pekerja Sosial Ahli	Pekerja Sosial Madya Pekerja Sosial Muda Pekerja Sosial Pertama	790.000 550.000 300.000
Pekerja Sosial Terampil	Pekerja Sosial Penyelia Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan Pekerja Sosial Pelaksana Pekerja Sosial Pelaksana Pemula	525.000 275.000 240.000 220.000
Pengantar Kerja	Pengantar Kerja Madya Pengantar Kerja Muda Pengantar Kerja Pertama	500.000 400.000 270.000
Pengantar Kerja terampil	Pengantar Kerja Penyelia Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan Pengantar Kerja Pelaksana	325.000 265.000 240.000
Penggerak Swadaya Masyarakat	Penggerak Swadaya Masyarakat Madya Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	500.000 400.000 270.000
Penggerak Swadaya Masyarakat terampil	Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia Penggerak Swadaya Masyarakat Lanjutan Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Penggerak Swadaya Masyarakat Pemula	325.000 265.000 240.000 220.00

JANGKA PENDEK: TUNJANGAN FUNGSIONAL

• ž15 Desember 2009 mulai melakukan lobi, dan diminta menyusun naskah akademik 
• žNaskah akademik sdh disusun terkendala data terakhir Pamong Belajar dan Penilik, terutama berdasarkan jenjang jabatan.
• žSudah dirapatkan lintas kementerian dan lembaga (Kemdiknas, KemenPAN RB, Kemenkeu, Setneg, dan BKN).
• žInfo terakhir, masih perlu uji petik  di lapangan untuk menentukan besaran tunjangan fungsional. 

Usulan tunjangan fungsional hasil uji fes

PAMONG BELAJAR		PENILIK
PB Pertama	600.000	Penilik Pertama	700.000
PB Muda	800.000	Penilik Muda	900.000
PB Madya	900.000	Penilik Madya	1.000.000
		Penilik Utama	1.200.000

Rambu-rambu kegiatan ipabi

• žIPABI adalah organisasi profesi 
• žMeningkatkan kesejahteraan anggota 
• žMeningkatkan kompetensi anggota 

        * Tidak perlu menyelenggarakan kegiatan untuk PTK lainnya, misalnya diklat Tutor, karena sudah 

                ada asosiasi yang mengurusi. Akan tumpang tindih dengan tupoksi UPT/UPTD.

        *      Tidak perlu menyelenggarakan kegiatan layanan program pendidikan nonformal. Lebih baik 

               pamong belajar menguatkan program layanan pendidikan nonformal di SKB/BPKB/UPT. 

• Peningkatan kompetensi anggota dilakukan melalui peningkatan profesional berkelanjutan (PPB). 

sumber: FAUZI EKO PRANYONO