RPP PKn Paket B - Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah.

partisipasi masyarakat

 NAMA Kejar :

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

KELAS/SEMESTER : IX/I

STANDAR KOMPETENSI : 2.     Memahami Pelaksanaan Otonomi Daerah

KOMPETENSI DASAR          : 2.2.  Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah.

INDIKATOR                         :  - Menguraikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah
- Menganalisis konsekwensi tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah
ALOKASI WAKTU : 8 X 40 MENIT (4 X Pertemuan)


A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Belajar mengajar berlangsung, warga belajar dapat :
1. Menjelaskan hakikat kebijakan publik
2. Mengidentifikasi ciri-ciri kebijakan publik
3. Menyebutkan lembaga-lembaga yang berhak mengeluarkan kebijakan publik
4. Mengemukakan secara sistematis langkah-langkah perumusan kebijakan publik
5. Mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan publik di daerah.
6. Menunjukkand dampak negatif apabila warga negara tidak aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik


B. MATERI PEMBELAJARAN
1. Hakikat kebijakan publik
2. Ciri-ciri kebijakan publik
3. Lembaga-lembaga yang berhak mengeluarkan kebijakan publik
4. Langkah-langkah perumusan kebijakan publik
5. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan publik di daerah.
6. Ddampak positif dan dampak negatif apabila wagra negara aktif dan tidak aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik

C. METODE
Ceramah bervariasi, tanya jawab dan penugasan








D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Ke-1

NO	Kegiatan Belajar	Waktu	Ket
1. 2. 3.	Pendahuluan a. Apersepsi    Kesiapan kelas dalam pembelajaran( absensi, kebersihan kelas) b. Motivasi ·  Penjajakan kesiapan belajar warga belajar dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan. ·  Informasi kompetensi yang ingin dicapai. ·  warga belajar membagi diri ke dalam kelompok-kelompok Kegiatan inti a.  Penjelasan konsep secara umum tentang hakekat kebijakan publik b.warga belajar membaca dan mendiskusikan serta mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam LKS c.Warga belajar dengan difasilitasi oleh tutor mendiskusikan dan membahas LKS. d.Warga belajar menyimak penjelasan dan klarifikasi tutor mengenai konsep, hakikat dan ciri-ciri kebijakan publik e.Warga Belajr berperan secara aktif dalam kegiatan tanya jawab kelas yang difasilitasi oleh tutor f.  Warga Belajar mempresentasekan hasil tugas kelompok tentang hakekat dan ciri-ciri kebijakan publik. Kegiatan Penutup a.   Warga Belajr dengan dibimbing dan difasilitasi oleh tutor membuat rangkuman materi tentang hakekat dan ciri-ciri kebijakan publik. b.   Pos Test c.   Warga Belajar mencatat tugas-tugas kegiatan yang diberikan oleh tutor.	10 menit 60 menit 10 menit

Pertemuan Ke-2

NO	Kegiatan Belajar	Waktu	Ket
1. 2. 3.	Pendahuluan a.  Apersepsi    Kesiapan kelas dalam pembelajaran( absensi, kebersihan kelas) b. Motivasi ·  Penjajakan kesiapan belajar WB dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang lalu dan yang akan diajarkan. ·  Informasi kompetensi yang ingin dicapai. Kegiatan inti a.  Penjelasan konsep secara umum tentang lembaga-lembaga yang mengeluarkan kebijakan publik b. WB dibagi menjadi beberapa kelompok c.  Tiap kelompok menelaah dan mendiskusikan serta mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam LKS d. WB dengan difasilitasi oleh tutor mendiskusikan dan membahas LKS e.  WB mempresentasekan hasil tugas kelompok tentang lembaga-lembaga yang berhak mengeluarkan kebijakan publik Kegiatan Penutup a.  Tutor bersama WB menyimpulkan materi. b. Post Test c.  Tindak lanjut dengan memberi tugas rumah guna mempersiapkan materi yang akan datang	10 menit 60 menit 10 menit

Pertemuan Ke-3

NO	Kegiatan Belajar	Waktu	Ket
1. 2. 3.	Pendahuluan a.    Apersepsi      Kesiapan kelas dalam pembelajaran( absensi, kebersihan kelas) b. Motivasi ·  Penjajakan kesiapan belajar WB dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang lalu dan yang akan diajarkan. ·  Informasi kompetensi yang ingin dicapai. Kegiatan inti a.  Penjelasan konsep secara umum tentang langkah-langkah perumusan kebijakan publik b. Membagi WB menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok beranggota 4-5 orang c.  Masing-masing kelompok membahas langkah-langkah perumusan kebijakan publik d. Setiap kelompok melakukan presentase dengan menunjuk satu orang sebagai juru bicara, dan kelompok lain menanggapinya. e.  Klarifikasi dari tutor terhadap langkah-langkah perumusan kebijakan publik. Kegiatan Penutup a.  tutor bersama WB menyimpulkan materi. b. Post Test c.  Tindak lanjut dengan memberi tugas rumah	10 menit 60 menit 10 menit

Pertemuan Ke-4

NO	Kegiatan Belajar	Waktu	Ket
1. 2. 3.	Pendahuluan a.  Apersepsi    Kesiapan kelas dalam pembelajaran( absensi, kebersihan kelas) b. Motivasi ·  Penjajakan kesiapan belajar WB dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang lalu dan yang akan diajarkan. ·  Informasi kompetensi yang ingin dicapai. Kegiatan inti a.  Penjelasan secara umum tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan publik di daerah. b. Penjelasan umum tentang dampak positif dan dampak negatif warga negara yang aktif dan tidak aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. c.  Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, selanjutnya masing-masing kelompok mendiskusikan materi yang diberikan oleh guru. d. Setiap kelompok melakukan presentasi dengan menunjuk satu orang sebagai juru bicara, dan kelompok lain diminta untuk menanggapinya. e.  Klarifikasi dari guru tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan publik di daerah serta dampak positif dan dampak negatif warga negara yang aktif dan tidak aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Kegiatan Penutup a.  Tutor bersama WB menyimpulkan materi. b. Post Test	10 menit 60 menit 10 menit

E. SUMBER BELAJAR

Ø Buku Paket PPKN Kelas IX

Ø UUD 1945 yang telah diamandemen

Ø UU No32 Tahun 2004  

Ø Artikel atau guntingan koran  untuk buat klipping.

Ø Buku-buku (sumber) lain yang relevant.

F. PENILAIAN

Penilaian dilakukan sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Penilaian tertulis diberikan setelah pertemuan ke empat. Sedangkan untuk pertemuan ke -1 s.d 3 penilaian lebih ditekankan melalui kegiatan tanya jawabdi kelas, aktivitas WB saat diskusi, dan mengerjakan tugas-tugas. Adapun tekhnik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis dengan bentuk pilihan ganda dan  uraian.

Bagian I

1. Segala kebijakan, baik yang berkait dengan hukum, peraturan perundangan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan dibuat oleh lembaga yang berwenang disebut.....

a. Kebijakan atasan c. Kepentingan kelompok

b. Kebijakan publik d. Peraturan daerah

2. Perhatikan pernyataan di bawah ini

a. ditujukan untuk kepentingan umum

b. dibuat oleh yang berwenang

c. kebijakan yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundangan

d. ditujukan untuk kelompok tertentu

Dari pernyataan diatas, yang bukan ciri-ciri kebijakan publik adalah......

a. Nomor 1 b. Nomor 2 c. Nomor 3 d. Nomor 4

3. UU adalah kebijakan publik yang dikeluarkan lembaga .......

a. Presiden b. DPR c. Presiden dan DPR d. MPR

4. Perhatikan pernyataan di bawah ini................

1. evaluasi kebijakan publik

2. perumusan kebijakan publik

3. isu / masalah publik

4. penerapan kebijakan publik

Langkah-langkah perumusan kebijakan publik yang paling benar adalah........

a. 3, 4, 2, 1

b. 3, 2, 4, 1

c. 3, 4, 1, 2

d. 2, 1, 4, 3

5. Faktor eksternal (faktor dari luar) yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan publik di daerah adalah....

a. Masyarakat tidak tahu prosedur berpartisipasi

b. Masyarakat tidak mau tahu

c. Masyarakat telah terbiasa pada pola lama, yaitu pembuatan peraturan tanpa keterlibatan masyarakat

d. Adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan memperlambat proses pembuatan kebijakan publik.

6. Di  bawah ini adalah pernyataan yang menunjukkan konsekwensi akibat ketidak aktifan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, kecuali.....

a. Kebijakan publik yang dibuat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat

b. Kebijakan publik hanya menguntungkan kelompok atau golongan tertentu

c. Kebijakan publik dapat dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

d. Kebijakan publik yang dikeluarkan dapat mengayomi masyarakat 

7. Bentuk kebijakan publik di daerah adalah...

a. UU c. Peraturan Pemerintah

b. Peraturan daerah d. Peraturan Desa

8. Penyelesaian masalah, apakah akan dimasukkan dalam perumusan peraturan desa / daerah atau tidak berada pada tahap....

a. Penyusunan agenda c. Perumusan kebijakan

b. Penetapan kebijakan d. Pelaksanaan kebijakan

9. Yang bukan merupakan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat akibat dari kebijakan publik adalah....

a. Perumusan kebijakan publik di daerah  tidak memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh

b. Kebijakan publik itu bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat

c. Kebijakan publik itu  dapat tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat

d. Kebijakan publik akan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

10. Pemeran tidak resmi dalam perumusan kebijakan publik adalah....

a. Warga negara atau individu c. DPD

b. DPRD d. BPD

     .............., ............................

  Mengetahui

   Ketua PKBM..............                             Tutor,