Tugas Pokok dan Fungsi PKBM

1. PKBM Sebagi Lembaga Penyelenggara Satuan Pendidikan Luar Sekolah

Pembangunan pendidikan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berlangsung dalam proses budaya, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang berkualitas itu harus diselaraskan dengan upaya mewujudkan pembentukan identitas bangsa. Dengan demikian manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia yang mempunyai kapabilitas dan kemandirian dalam kehidupan berbagsa dan bernegara.

Di samping itu, pelaksanaan pendidikan tidak sederhana. Keragaman letak  geografis bangsa dengan aneka ragam budaya, adat istiadat, dan bahasa, menuntut adanya isi dan pola pelaksanaan pendidikan yang tidak seragam. Keragaman keperluan orang Indonesia yang berlatar-belakang lingkungan alam dan pekerjaan yang berbeda menuntut pula adanya isi dan pola layanan yang berbeda. Karakteristik pendidikan serupa itu, menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan memerlukan dukungan sumber daya yang memiliki kompetensi

manajerial kependidikan. Orang yang melakukan tugas mengelola pendidikan perlu dibekali dengan ilmu manajemen pendidikan. Ilmu manajemen pendidikan merupakan kajian terhadap pendayagunaan berbagai potensi dalam upaya pengembangan potensi sumber daya manusia untuk tumbuh secara optimal melalui proses belajar, dengan memanfaatkan kurikulum, dan mempergunakan metodologi dan media pendidikan yang selalu berkembang dan dikembangkan.

Kekhasan tersebut, merupakan proses yang sangat berbeda dari proses  pengelolaan kegiatan lainnya. Dalam beberapa hal mungkin memiliki kesamaan dengan pengelolaan lembaga yang lain, bahkan mengadopsi dan atau mengadaptasi teori dan prinsip dari ilmu-ilmu lain, misalnya dari sosiologi dan psikologi, tetapi secara hakiki tetap berbeda dari sistem pengelolaan yang lain tersebut.  Dalam UU.No.2 Tahun 1989 dan PP No.38 Tahun 1992 jo UU.No.20 Tahun 2003, ditemukan istilah-istilah pengelolaan pendidikan, pengelola pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, pengawasan, dan peniliaian pendidikan.

Pada dasarnya istilah-istilah tersebut adalah merupakan penjabaran dan pengimplementasian konsep-konsep administrasi pendidikan dalam penatalaksanaan semua komponen sistem pendidikan ke arah tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Berpijak pada ketentuan perundangan dapat dibedakan adanya dua macam  pengelolaan pendidikan, yaitu: (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional. Karena Diknas mempunyai susunan organisasi sampai ke tingkat bawah, maka keseluruhan jajaran Diknas tersebut termasuk pengelola pendidikan sesuai dengan posisinya dalam organisasi Diknas. Dalam hal ini pengelolaan pendidikan sebagai suatu sistem dalam skala nasional. Dalam skala kecil terdapat satuan-satuan pendidikan sebagai sub sistem dalam pengelolaan

pendidikan yang disebut;. (2) Pengelolaan satuan pendidikan. Satuan Pendidikan adalah satuan pelaksana kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di jalur

pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Yang termasuk satuan pendidikan ini adalah Sekolah, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Keterampilan/kursus, Kelompok Belajar, dan sebagainya. Berkenaan dengan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur luar sekolah, khususnya pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam sistem pendidikan nasional tersurat dalam Undang-undang Sistem pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Dalam Bab IV UU.No.2 Tahun 1989 yang menyatakan mengenai satuan jalur dan jenis pendidikan; Pasal 9 ayat 1 menyiratkan bahwa satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan sejenis. Dalam PP.No.73, Bab III, pasal 3 ayat 1, bahwa “jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan  jabatan, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan”. Pasal ini  mengisyaratkan bahwa sebagai PLS, PKBM merupakan salah satu bentuk

kelembagaan yang dapat menyelenggarakan satuan-satuan pendidikan luar sekolah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi PKBM

Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dalam bentuk PKBM  merupakan arah baru dalam sistem pendidikan luar sekolah yang memiliki visi untuk memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. “PKBM adalah suatu wadah dari berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat  yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya”. (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, 2001:1). PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat yang pembentukannya dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber potensi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan terutama jumlah kelompok sasaran dan jenis usaha/keterampilan yang secara ekonomi, sosial dan budaya dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga belajar khususnya dan warga masyarakat sekitarnya. Secara umum pembentukan PKBM bertujuan untuk memperluas kesempatan masyarakat khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja

mencari nafkah. Sejalan dengan visi pembentukan PKBM tersebut maka tugas pokok

PKBM adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu untuk mengembangkan diri melalui penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dalam suatu wadah terpusat yang berasal dari, oleh dan untuk masyarakat dan diharapkan dapat tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat sendiri, sehingga akan lebih berorientasi pada kebutuhan belajar masyarakat setempat yang pada akhirnya mampu menjadikan PKBM sebagai suatu wadah pembelajaran berkelanjutan.  Sebagai tempat pembelajaran dan tempat sumber informasi bagi masyarakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat PKBM memiliki banyak fungsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat (2002:5) menentukan lima fungsi PKBM, yaitu:

a. Sebagai tempat kegiatan belajar bagi warga masyarakat.

b. Sebagai tempat pusaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat.

c. Sebagai sumber informasi yang handal bagi warga masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional.

d. Sebagai yang tukar-menukar berbagai pengetahuan dan keterampilan  fungsional di antara warga masyarakat.

e. Sebagai tempat berkumpulnya warga masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

Sementara Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (2001:4) menentukan bahwa PKBM memiliki dua fungsi yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung. Adapun fungsi utama PKBM menurut Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (2001:4) adalah “Sebagai wadah berbagai kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan masyarakat”. Sedangkan Fungsi Pendukungnya adalah:

a. Sebagai pusat informasi bagi masyarakat sekitar, lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

b. Pusat jaringan informasi dan kerjasama bagi lembaga yang ada di masyarakat (lokal) dan lembaga di luar masyarakat.

c. Sebagai tempat koordinasi, konsultasi, komunikasi dan bermusyawarah para pembina teknis, tokoh masyarakat dan para pemuka agama untuk merencanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

d. Sebagai tempat kegiatan penyebarluasan program dan teknologi tepat guna.

3. Proses Manajemen PKBM33

Berlakunya UU.No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sertaUU.No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menuntut penanganan berbagai masalah, yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat, termasuk masalah pendidikan yang selama ini ditangani secara sentralistik diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Adanya perubahan tersebut menuntut perubahan di dalam manajemen pendidikan secara keseluruhan. Sehingga pemerintah kabupaten atau kota mempunyai wewenang penuh untuk mengelola pendidikan secara mandiri dengan memberdayakan semua potensi yang ada di daerah. Dengan adanya perubahan manajemen pendidikan ini diharapkan akan lebih meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana yang diharapkan. PKBM merupakan unit organisasi tersendiri dengan tata kerja dan personil yang terlibat di dalamnya. Sebagai suatu organisasi pendidikan mengemban tugas dan tanggung jawab berat karena bertugas mencetak sumber daya manusia handal yang memiliki keterampilan, kemampuan intelektual serta moralitas yang tinggi. Untuk itu, PKBM harus ditata dalam suatu sistem yang rapi melalui apa yang disebut manajemen PKBM.

Manajemen pendidikan tidak bisa disamakan dengan manajemen perusahaan/bisnis karena pendidikan merupakan organisasi kompleks dengan visi dan misi yang berbeda. dari perusahaan, sehingga proses pengaturannya pun akan berbeda pula. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya manajemen pendidikan lebih banyak diilhami dari teori administrasi dan manajemen pada umumnya. Sebagaimana diungkapkan Fakry Gaffar (1987: 9) "Guna mewujudkan makna manajemen pendidikan secara operasional perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen tersebut, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan". Ketiga fungsi tersebut hanya merupakan bagian dari fungsi manajemen karena masih banyak fungsi lain yang dikemukakan para ahli serta dapat diterapkan dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Tetapi dari sekian banyak fungsi manajemen yang dikemukakan para ahli, ketiga fungsi tersebut merupakan fungsi yang paling mudah dipahami. Perencanaan merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan dalam proses manajemen karena tanpa perencanaan tujuan suatu kegiatan akan sulit tercapai serta memungkinkan munculnya berbagai hambatan yang sulit ditanggulangi. Perencanaan merupakan proses terstruktur sebagaimana dikemukakan Fakry Gaffar (1987:54) bahwa "Kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan perencanaan memerlukan tahapan-tahapan sesuai dengan karakteristik perencanaan yang sedang dikembangkan". Selain proses perencanaan dan pelaksanaan, pengawasan juga penting untuk dilakukan sebagai monitoring terhadap pelaksanaan rencana dan memudahkan penemuan terhadap penyimpangan yang terjadi sehingga mengurangi resiko kegagalan. Proses manajemen perlu diterapkan dalam semua aspek kehidupan termasuk pendidikan. Keberhasilan pendidikan akan sangat menentukan keberhasilan, pembangunan karena tujuan pendidikan adalah mencetak sumber daya manusia berkualitas sebagai pelaksana pembangunan. Dalam hal ini, Fakry Gaffar (1987:3-8) mengemukakan: "Manajemen pendidikan di Indonesia merupakan titik sentral dalam mewujudkan tujuan pembangunan sumber daya manusia.Berdasarkan hasil pengamatan para ahli, menunjukkan bahwa manajemen pendidikan kita masih belum menampakkan kemampuan profesional sebagaimana diharapkan. Kemelut sering terjadi karena ketidakmatangan manajemen. Kemelut dalam bidang kurikulum, dalam bidang pengadaan prasarana dan sarana

pendidikan, dalam bidang pengangkatan dan dalam bidang kualitas, sebenarnya kontribusi dari manajemen yang belum kuat. Aspek yang menonjol kelemahannya adalah sistem dan faktor manusianya. Sistem pendidikan kita masih terlalu dipengaruhi oleh politik. Karena itu

sangat terasa bahwa sistem pendidikan kita tidak responsif terhadap berbagai perkembangan sosial teknologi yang begitu cepat melanda masyarakat. Kurangnya sikap profesional,  lemahnya sikap hidup yang rasional dan kemauan  untuk berkarya, serta lemahnya disiplin ilmu dalam bekerja menyebabkan produktivitas kerja rendah dan akibatnya produksi sistem juga rendah. Persoalan kualitas sebenarnya persoalan lemahnya manajemen karena orientasi manajemen masih belum pada pembelajaran anak didik. Berbagai hal di atas secara perlahan-lahan berkembang menjadi sikap hidup personil dalam manajemen dan bilamana itu tumbuh menjadi budaya manajemen dalam pendidikan Indonesia, pendidikan Indonesia yang berkualitas sulit diwujudkan.

Mutu pendidikan yang merupakan bagian dari manajemen pendidikan, akhir-akhir ini muncul menjadi masalah nasional yang dipandang sangat merisaukan. Mutu atau kualitas pendidikan adalah sentral karena pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas. Manusia berkualitas tidak mungkin dihasilkan oleh pendidikan yang tidak bermutu. Karena itu pembangunan pendidikan harus diartikan sebagai pembangunan kualitas pendidikan. Ukuran kualitas pendidikan didasarkan atas standar hasil yang ditentukan bersama dan telah menjadi konsensus bersama sesuai dengan level, jenjang dan jenis pendidikan. Kualitas dalam konteks ini merupakan hasil proses yang panjang dan sangat kompleks, karena faktor-faktor yang terlibat di dalamnya juga sangat kompleks. Faktor-faktor itu antara lain: guru, kurikulum, fasilitas pengajaran, manajemen, murid, sumber belajar, teknologi dan evaluasi. Pendidikan yang berkualitas memang harus ditunjang oleh faktor-faktor berkualitas pula. Secara konseptual proses manajemen pendidikan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran, pengendalian dan pengevaluasian.  Selanjutnya, unsure-unsur proses tersebut akan diuraikan berikut ini.

a. Perencanaan

Perencanaan sebagai bagian penting dalam proses manajemen merupakan

suatu tahap yang harus dilewati sebelum melangkah ke tahap berikutnya, karena

melalui proses ini dapat ditentukan tujuan yang hendak dicapai melalui proses

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan serta fakta-fakta di lapangan.

Sebagaimana diungkapkan Maman Ukas (1993:180) bahwa perencanaan dapat

didefinisikan sebagai “suatu proses penggunaan fakta-fakta yang berhubungan

dengan dugaan masa yang akan datang yang akan diikuti dengan tindakan

perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu”.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pendirian PKBM sebagai suatu

wadah pemberdayaan masyarakat memerlukan suatu perencanaan yang matang

dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan tertentu serta penggunaan strategi

yang tepat dalam mewujudkannya. Melalui perencanaan yang baik PKBM

diharapkan dapat menjadi suatu wadah pemberdayaan masyarakat yang benarbenar

handal sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat

sebagaimana yang diharapkan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas

sumber daya manuasia secara menyeluruh. Adapun langkah-langkah yang dapat

ditempuh dalam suatu proses perencanaan PKBM berdasarkan Balai

Pengembangan Kegiatan Belajar (2001:8) adalah sebagai berikut: (1) Melakukan

pendataan umum masalah/kebutuhan dan sumber daya pendukungnya; (2)

Menyusun prioritas kebutuhan program masing-masing bidang; (3) Menyusun

program kegiatan layanan; dan (4) Menyusun program kerja tahunan PKBM.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen bertujuan

menciptakan hubungan yang baik antar tiap bagian sehingga mampu melahirkan

koordinasi yang baik antara atasan dengan bawahan dalam suatu organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut Maman Ukas (1993:210) mengemukakan bahwa

“ada tiga langkah yang dapat dilaksanakan: 1) Merancangkan struktur organisasi,

2) Mendefinisikan wewenang, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, dan

3) Menetapkan hubungan kerja”.

Sejalan dengan tujuan pengorganisasian di atas, berdasarkan Balai

Pengembangan kegiatan pembelajaran menjelaskan bahwa tujuan pengoranisasian

38

dalam PKBM adalah: (1) Pendayagunaan sumber daya untuk pelaksanaan

program/kegiatan; (2) Pelaksanaan program/kegiatan; (3) Tenaga kependidikan

pada penyelenggaraan PKBM dan pelaksanaan program kegiatan.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses pengorganisasian PKBM

sebagaimana diuraikan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (2001:12) adalah

sebagai: (1) Menyiapkan dan menggerakkan sumber daya yang teridentifikasi; (2)

Mengkaji dan menata sumber daya yang akan dimanfaatkan sesuai dengan

kebutuhan/tuntutan program/kegiatan; dan (3) Menata pelaksanaan

program/kegiatan serta menata tenaga kependidikan

c. Pelaksanaan Pembelajaran

Pada prinsipnya pelaksanaan pembelajaran di PKBM tidak jauh berbeda

dengan pelaksanaan pembelajaran pada sistem persekolahan, namun di dalam

PKBM kegiatan pembelajaran lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat

setempat disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tuntutan

pasar, di samping itu warga belajar yang ada di dalam PKBM tidak dibatasi oleh

usia sebagaimana dalam pendidikan persekolahan. Adapun kegiatan dalam

pelaksanaan PKBM berdasarkan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (2001:15-

19) adalah: (1) Memotivasi warga belajar, (2) Mengadakan dan atau

mengembangkan bahan belajar pokok bagi warga belajar dan bahan pengajaran

pokok bagi tutor/ nara sumber; (3) Melaksanakan proses belajar mengajar; dan (4)

Menilai proses dan hasil kegiatan mengajar secara berkala.

d. Pengendalian dan Pengevaluasian

39

Proses pelaksanaan kegiatan dalam berbagai bidang perlu dikendalikan

serta dievaluasi secara berkesinambungan guna memperoleh hasil yang maksimal.

Demikian halnya pelaksanaan PKBM sebagai suatu wadah pengembangan sumber

daya manusia, karenanya Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (2001:18-23)

menetapkan langkah-langkah: (1) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian

pelaksanaan program/kegiatan; (2) Mengukur tingkat pencapaian tujuan

penyusunan; (3) Menyusun rekomendasi hasil pengukuran dan bahan masukan

penyusunan rencana kerja tahunan; dan (4) Menyusun laporan tahunan

penyelenggaraan PKBM.

D. Fungsi dan Kemampuan Manajerial Pengelola PKBM

Lembaga pendidikan PKBM, memiliki peranan yang amat penting bagi

pembinaan generasi muda untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan

bangsa yang sedang berkembang. Hal ini membawa implikasi bahwa proses

pendidikan di lingkungan PKBM harus mampu menumbuhkembangkan

pengetahuan, kemampuan, sikap dan nilai-nilai setiap individu peserta didik.

Dalam hal ini penulis memandang bahwa PKBM merupakan sub sistem dari

sistem masyarakat di mana PKBM tersebut berada. Ia harus mampu memberikan

sumbangan bagi perkembangan masyarakat.

Upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional pada jalur pendidikan nonformal,

khususnya PKBM, akan banyak bergantung kepada berbagai faktor, baik

dari dalam sistem kelembagaan itu sendiri maupun faktor-faktor dari luar sistem

PKBM. Salah satu faktor kunci (the key factor) yang berasal dari "internal

system" PKBM adalah para pengelola. Hal ini disebabkan oleh fungsi dan

peranan pengelola sebagai manajer organisasi adalah "the key person" yang

menentukan kelancaran dan keberhasilan segala kegiatan PKBM yang

dipimpinnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional maupun tujuan

kelembagaan.

Secara formal, pengelola PKBM adalah seorang "decision maker" bagi

segala kegiatan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam

kegiatan PKBM. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang menyangkut pelaksanaan

kurikulum, sangat tergantung kepada putusan-putusan yang ditetapkan oleh

pengelola PKBM sebagai pimpinan dan penanggung jawab kegiatan PKBM.

Dengan demikian, upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional maupun

tujuan kelembagaan PKBM akan banyak dipengaruhi oleh keterampilanketerampilan

(skills) dan wawasan (vision) yang dimiliki oleh pengelola PKBM

dalam melaksanakan tugas, peranan dan fungsinya sebagai pimpinan PKBM.

Apabila pengelola PKBM memiliki kemampuan-kemampuan profesional yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pimpinan dan penanggung jawab

kegiatan PKBM, maka hal ini memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan yang

diharapkan secara efektif. Setiap peran ataupun tugas yang harus dilaksanakan

pengelola PKBM sebagai pimpinan PKBM menuntut sejumlah keterampilan

(skills) khusus yang memungkinkan pengelola PKBM dapat melaksanakan tugas

atau peranannya secara efektif.

Pengelolaan PKBM secara efektif dan produktif membutuhkan dukungan

sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud meliputi kurikulum dan

pengajaran, tenaga kependidikan, fasilitas keuangan, dan hubungan dengan

masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien

diperlukan penangung jawab secara profesional, yaitu pengelola PKBM.

Pengelola PKBM sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan PKBM

berperan sebagai administrator dan supervisor. Sebagai administrator ia

bertanggung jawab dalam penataan sumber daya untuk mencapai tujuan

pendidikan secara efektif dan efisien. Sebagai supervisor ia bertanggung jawab

dalam pengembangan mutu pengajaran di PKBM, melalui pemberian bantuan

terhadap pengembangan kemampuan profesional tutor. Lippham (1974:10)

menggolongkan tugas pengelola PKBM ke dalam lima macam yaitu: (1) program

pengajaran; (2) membina staf; (3) membina dan mengelola warga belajar; (4)

mengelola sumber/keuangan; dan (5) mengelola hubungan PKBM dengan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan kelima pengelompokkan tugas pengelola

PKBM, hendaknya mampu memelihara dan membina tutor dalam melaksanakan

pencapaian tujuan program/pengajaran, bekerja sama dalam menilai efektivitas

PBM dan mengifisiensikan pemanfaatan sumber-sumber untuk memaksimalkan

upaya pendidikan itu.

Kajian terhadap tugas, dan peranan pengelola PKBM membawa implikasi

bahwa pengelola PKBM harus memiliki sejumlah kemampuan. Jones dalam

Yoyon B. Irianto (1999:114) menggolongkan kemampuan yang harus dimiliki

pengelola PKBM dalam dua katagori, yaitu: (1) kompetensi personal dan (2)

kompetensi profesional. Kompetensi personal meliputi kualitas personal dan

kualitas kepribadian. Sedangkan kompetensi profesional meliputi aspek

pendidikan dan aspek manajemen PKBM.

Secara konseptual, Leithwood dan Montgomery (1986:46-68) mengemukakan

lima fungsi pengelola PKBM dalam satu jabatan yang saling berkaitan dan

saling menunjang. Fungsi-fungsi pokok tugas pengelola PKBM adalah sebagai

pimpinan proses belajar-mengajar (instructional leader), sebagai manajer

organisasi PKBM (school manager), sebagai pimpinan pendidikan (educational

leadership), sebagai supervisor pendidikan (educational supervisor), dan sebagai

pembaharu pendidikan (educational innovator). Setiap tugas pokok yang harus

dilaksanakan pengelola PKBM pada dasarnya memiliki jenis kegiatan yang

berbeda, sehingga efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi tersebutya memerlukan

kemampuan yang berbeda pula.

Fungsi pengelola PKBM yang paling pokok adalah sebagai manajer

organisasi PKBM. Sebagai suatu lembaga pendidikan, PKBM merupakan unit

organisasi formal yang memiliki struktur organisasi tersendiri, dengan tata kerja

dan personil khusus yang terlibat di dalamnya. Pengelola PKBM adalah manajer

yang bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengelolaan segala aktivitas

PKBM, sehingga tujuan organisasi PKBM dapat tercapai secara efektif.

Tugas-tugas pokok pengelola PKBM sebagai manajer PKBM menurut

Leithwood dan Montgomery (1986:46) berkenaan dengan: (1) Menjabarkan

peraturan dan ketentuan yang ditetapkan instansi yang lebih tinggi untuk

dilaksanakan oleh personil PKBM; (2) Merencanakan dan menetapkan target dan

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu; (3) Mengatur

dan menetapkan personil yang terlibat dalam kegiatan PKBM; (4) Menetapkan

tugas dan rincian pekerjaan bagi setiap personil yang terlibat; (5) Mendelegasikan

sebagian tugas dan wewenangnya kepada personil yang terlibat; (6) Mengawasi

pelaksanaan tugas-tugas personil bawahannya; (7) Menyusun laporan kegiatan

dan menyampaikan laporan kepada instansi atasannya secara periodik; (8)

Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas

manajerial sehari-hari.

Berdasarkan fungsi tersebut, Leithwood & Montgomery (1986:46-48)

merinci seperangkat keterampilan (skills) pengelola PKBM yang relevan dengan

jenis tugas yang dihadapi.

1. Pengembangan Akademik/Pengajaran

Tugas-tugas pokok yang berkaitan dengan kedudukan pengelola PKBM

sebagai pemimpin pengajaran lebih ditekankan kepada aspek-aspek: (1)

Pengembangan perencanaan PBM yang efektif sesuai dengan kondisi warga

belajar dan tutor; (2) Pengembangan strategi belajar mengajar yang efektif; (3)

Pengembangan pengelolaan kelas yang efektif untuk menunjang pelaksanaan

proses belajar mengajar; (4) Pengembangan sistem evaluasi hasil belajar dan

evaluasi pelaksanaan kurikulum di PKBM; (5) Pengembangan kegiatan-kegiatan

penunjang kurikulum; dan (6) Peningkatan mutu akademik PKBM.

2. Pelaksanaan Administrasi PKBM

PKBM, dalam pandangan teori organisasi merupakan suatu sistem

kerjasama antara tutor (tenaga akademik), pegawai (tenaga administratif), peserta

didik, masyarakat (orang tua peserta didik), di bawah pimpinan pengelola

PKBM. Pandangan ini mengandung implikasi bahwa mengelola organisasi

PKBM akan berkaitan dengan sejumlah bidang garapan yang harus dikelola, dan

prosedur pengelolaannya. Dalam terminologi manajemen, bidang garapan ini

disebut pendekatan substansial, dan prosedur pengelolaannya disebut pendekatan

proses.

Menurut pendekatan substansial, bidang garapan administrasi PKBM

menyangkut tugas-tugas dalam pengelolaan program kurikulum PKBM, peserta

didik, personil, sarana dan prasarana, keuangan, hubungan PKBM dengan

masyarakat, dan administrasi pelayanan yang bersifat khusus seperti pelayanan

perpustakaan, bimbingan karier peserta didik, kesehatan PKBM, dan kegiatan

lainnya yang bersifat penunjang. Sedangkan pendekatan proses, menyangkut

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengevaluasian

setiap bidang garapan administrasi PKBM.

Merujuk pada kedua pendekatan tersebut, maka tugas-tugas pokok

pengelola PKBM dalam melaksanakan fungsi administrator PKBM paling tidak

berkenaan dengan: (1) Menjabarkan peraturan/ketentuan yang ditetapkan

instansi yang lebih tinggi untuk dilaksanakan oleh personil PKBM; (2)

Merencanakan dan menetapkan target kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

periode tertentu; (3) Mengatur dan menetapkan personil yang terlibat dalam

kegiatan PKBM; (4) Menetapkan tugas dan rincian pekerjaan bagi setiap

personil yang terlibat; (5) Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenangnya

kepada personil yang terlibat; (6) Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas

bawahannya; (7) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada

instansi atasannya secara periodik; (8) Memecahkan masalah yang dihadapi dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari.

3. Pelaksanaan Kepemimpinan Pendidikan

Secara rinci, tugas-tugas pokok Pengelola PKBM sebagai pimpinan formal

PKBM dapat dikemukakan: (1) Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan

semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PKBM; (2) Menyadarkan dan

mempengaruhi staf untuk bekerja demi kepentingan organisasi PKBM; (3)

Mengambil keputusan tepat dalam setiap masalah yang dihadapi; (4)

Mengantisipasi dan memecahkan masalah secara dini dalam setiap masalah yang

dihadapi organisasi maupun staf; (5) Mengembangkan suasana kerja yang

menumbuhkan kreativitas bawahan/staf dalam pekerjaannya; (6)

Mengkomunikasikan kebijakan atasan sesuai dengan tingkat kemampuan

berfikir bawahan/staf; (7) Memberi kesempatan kepada staf untuk melakukan

tugas-tugas kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan PKBM.

4. Pelaksanaan Supervisi Pengajaran

Staratt (1983:197) merumuskan bahwa tugas-tugas pokok pengelola PKBM

sebagai supervisor pendidikan adalah: (1) Melaksanakan penelitian sederhana

untuk perbaikan situasi dan kondisi proses belajar mengajar; (2) Mengadakan

observasi kelas secara obyektif untuk peningkatan efektivitas proses belajar

mengajar; (3) Melaksanakan pertemuan individual secara profesional dengan

tutor untuk meningkatkan profesi tutor; (4) Menyediakan waktu dan pelayanan

bagi tutor secara profesional dalam pemecahan masalah PBM; (5) Menyediakan

dukungan dan suasana kondusif bagi tutor dalam perbaikan dan peningkatan

mutu PBM; (6) Mengembangkan staf yang berencana dan terarah; (7)

Melaksanakan kerja sama dengan tutor untuk mengevaluasi hasil belajar secara

komprehensif; (8) Menciptakan "team work" yang dinamis dan profesional; (9)

Menilia hasil belajar warga belajar secara komprehensif.

5. Pelaksanaan Inovasi Pendidikan

Secara konseptual, Fullan (1982) mengemukakan bahwa tugas pokok

inovasi pengelola PKBM adalah: (1) Menumbuhkan suasana organisasi yang

kondusif bagi pengembangan kreativitas staf dalam pekerjaannya; (2) Memacu

dan memotivasi staf dan dirinya sendiri untuk mengembangkan kreativitas yang

dianggap perlu; (3) Menciptakan situasi organisasi yang kondusif bagi tutor/staf

untuk mencoba sesuatu yang baru dan dianggap efektif; (4) Memotivasi tutor/staf

dan dirinya sendiri untuk berani mengambil resiko; (5) Menciptakan suasana

terbuka dan komunikasi "open minded" dengan semua pihak yang terlibat dengan

pendidikan; (6) Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam

upaya pembaharuan pendidikan; (7) Menciptakan kerja kelompok yang dinamis

dan profesional.

E. Profil Pengelola PKBM Masa Depan

Pengelola PKBM mempunyai tanggung jawab penuh untuk memimpin

kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Ia dituntut untuk mampu bukan hanya

menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan

kelancaran proses belajar-mengajar, tetapi juga memanfaatkan kondisi dan

sumber daya yang ada untuk mengadakan pembinaan profesional terhadap para

staf PKBM agar dapat meningkatkan kompetensi mereka ke arah terciptanya

situasi belajar-mengajar yang lebih baik.

Pengembangan kemampuan pengelola PKBM cukup penting untuk dijadikan

kajian mengingat kontribusi yang diberikannya untuk kemajuan dan

keberhasilan pendidikan di PKBM. Kajian terhadap kemampuan pengelola

PKBM dan pengembangan kemampuan dalam mengelola PKBM didukung pula

oleh beberapa temuan di lapangan antara lain: Pertama, Pengangkatan menjadi

pengelola PKBM dari seorang tutor yang memiliki kemampuan dalam

penyelenggaraan PBM yang lebih baik; Kedua, Pengangkatan menjadi pengelola

PKBM mengutamakan pengalaman kerja sebagai tutor; Ketiga, Pengembangan

kemampuan pengelola PKBM masih kurang intensif terutama dalam kemampuan

teknik manajerial PKBM.

Bila dikaitkan dengan upaya reformasi pendidikan, membutuhkan

pengembangan pengelola PKBM dalam mengadopsi dan mengadaptasi

pembaharuan pendidikan di PKBM. Untuk kepentingan reformasi jabatan

pengelola PKBM dasar pada masa yang akan datang, perlu adanya identifikasi

yang valid tentang pembinaan yang dilakukan terhadap pengelola PKBM dasar

dalam melaksanakan tugasnya yang sejalan dengan peran dan fungsi PKBM dasar

dalam kerangka pembangunan nasional dan pembangunan sumber daya manusia

secara keseluruhan.

PKBM yang reformis tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus

direncanakan. Proses inovatif yang telah dibahas tadi, untuk pengelola PKBM

dapat dijadikan dasar untuk menjadikan PKBM yang reformis dalam mengadakan

pembaharuan dalam rangka peningkatan produktivitas PKBM. Reformasi suatu

PKBM akan tergantung kepada kreativitas para pengelola PKBM, baik dalam

satuan pendidikan di PKBM atau pada tingkat organisasi di atas PKBM. Di

samping itu perlu terciptanya suasana yang kondusif untuk kreativitas.

Adanya sikap positif terhadap reformasi merupakan dasar dalam

merencanakan PKBM yang kreatif. Oleh karena itu adanya kesatuan sikap

terhadap inovasi dari semua personil yang terlibat dalam pengelolaan PKBM

sangat penting untuk menciptakan ide-ide untuk munculnya PKBM gaya baru.

Pengelola PKBM yang reformis perlu memiliki sikap yang mendorong

tumbuhnya kreativitas di PKBM. Sikap yang tepat menurut Ackoff (Yoyon

Bahtiar Irianto, 1998:44) ialah interactivisme, yang mempunyai karakteristik: (1)

tidak menyenangi keadaan yang tetap yang sedang berjalan sekarang; (2) tidak

senang kembali ke masa lalu; (3) berorientasi ke masa depan; (4) menetapkan

keinginan yang perlu untuk masa yang akan datang; (5) tidak puas dengan hasil

sekarang; (6) mengharapkan masa depan akan lebih baik, dan percaya bahwa

perbaikan dapat diusahakan; (7) merencanakan usaha-usaha yang akan

dilaksanakan untuk memeperbaiki keadaan; (8) dengan mengadakan uji coba

dengan penuh tanggung jawab; (9) beranggapan bahwa setiap komponen dalam

organisasi dapat dimodifikasi atau diadakan perubahan; (10) terlibat langsung

dalam proses pelaksanaan perubahan; (11) berani mengambil resiko.

Dalam mendorong sikap kreativitas staf, pengelola PKBM dapat melakukan

berbagai teknik, antara lain:

a. Latihan-latihan

Latihan-latihan merupakan salah satu bentuk dalam mengembangkan

kreativitas individu (Vernon, 1982:184). Latihan dapat diadakan di PKBM atau di

lembaga lain di luar PKBM. Isi latihan agar bervariasi untuk mendapatkan

pengalaman yang berarti sebagai bahan untuk penampilan kerja yang kreatif;

b. Saresehan (Brainstorming)

Saresehan dapat pula disebut sumbang saran. Setiap personil PKBM dalam

kehidupannya banyak mengalami berbagai peristiwa, pengalaman dan

permasalahan. Bertitik-tolak dari berbagai macam pengalaman, pengelola PKBM

dapat melaksanakan saresehan di PKBM untuk menghidupkan berbagai idea.

Perlu diperhatikan dalam saresehan perlu digunakan langkah-langkah : (a) Tahap

penjelasan persoalan yang dihadapi PKBM; (b) Merumuskan persoalan agar jelas

bagi semuanya; (c) Mengundang idea-idea pemecahan; (d) Mengembangkan ideaidea

yang dianggap baru; dan (e) Menilai bersama idea yang mungkin

dilaksanakan.

c. Pemecahan Masalah

Pengelola PKBM menugaskan kepada stafnya untuk mencatat permasalahan

yang ia hadapi dari masalah yang mereka alami. Selanjutnya setiap personil

diminta melakukan langkah-langkah: (a) Menyusun daftar prioritas masalah yang

perlu dipecahkan dengan alasan-alasannya; (b) Memilih satu masalah yang

dianggap penting; (c) Mencoba menyusun alternatif pemecahan dengan

50

mempertimbangkan baik-buruknya; (d) Memilih satu alternatif yang dianggap

baik dan dapat dilaksanakan di PKBMnya; (e) Mengadakan pertemuan PKBM

untuk mendiskusikan hasil karya personil PKBM.

Dari hasil pengembangan kreativitas individu-individu di PKBM agar

menunjang pelaksanaan reformasi di PKBM, khususnya pada PKBM-PKBM

yang digabungkan, maka diperlukan para pengelola PKBM yang memiliki kiatkiat

dalam organizing development, antara lain:

a. Pengorganisasian tindakan kreatif

Pengorganisasian tindakan kreatif, merupakan salah satu teknik dalam

memfasilitasi kreativitas personil yang dituangkan dalam satu disain perencanaan

kelembagaan PKBM. Perencanaan yang cukup imajinatif dari para pengelola

PKBM, dan dibantu oleh struktur administratif yang memberi kemudahan dalam

proses kreatif. Idea-idea diharapkan muncul dari sejumlah tutor, wakil pengelola

PKBM, pengelola PKBM, dan pejabat lain yang dapat memberikan sumbangan

berarti bagi pelaksanaan program-program PKBM;

b. Departementalisasi

Dalam penyusunan rencana pengorganisasian tindakan kreatif, sebaiknya

pengelola PKBM ditunjang pula oleh kemampuan dalam proses

departementalisasi. Kemampuan ini merupakan salah satu keterampilan teknis

dalam pengelompokan unit-unit program kegiatan berdasarkan karakteristik

kegiatan yang dipandang sejenis. Misalnya kelompok bidang studi, kelompok

pengabdian atau hubungan PKBM dengan masyarakat, dan kelompok lain yang

dipandang perlu. Kemudian, setiap kelompok atau unit kegiatan tersebut diberi

51

tugas, misalnya: (1) Kelompok mengklasifikasikan permasalahan dan setiap

anggota agar menyiapkan diri untuk berfikir kreatif; (2) Setiap anggota harus

memberikan kontribusi ide-ide; (3) Kelompok membahas idea-idea itu sehingga

ada pertukaran ide dan saling mereaksi pikiran satu sama lain dalam suasana yang

saling menghargai; (4) Ide-ide sebagai hasil proses kreatif dari setiap kelompok

dikoordinasikan. Ide-ide yang telah disampaikan dievaluasi dalam kelompok

koordinatif sebagai bahan untuk team perencana; (5) Team perencana terdiri atas

koordinator beserta staf, para ahli yang sesuai dengan bidangnya dan dimana

perlu dilengkapi oleh konsultan di bidang pendidikan; (6) Para pimpinan

pengelola PKBM harus dapat mengambil inisiatif untuk mengadakan kreativitas.

Pimpinan mengikutsertakan stafnya dalam proses kreativitas dan staf harus

merasakan bahwa ia merupakan bagian integral dan merupakan bagian yang

penting untuk duduk dalam team perencanaan pengembangan PKBM.

F. Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk memperkaya wawasan dalam penelitian ini perlu mengetengahkan

beberapa hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya, baik secara teoritik

maupun secara empirik. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang dianggap

relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini;

Hasil penelitian tentang pembinaan kemampuan pengelola PKBM yang

dilakukan oleh Yoyon B. Irianto (2002) di Kabupaten Bandung, Cianjur,

Purwakarta, Garut, dan Sumedang, berkesimpulan bahwa kualitas pelaksanaan

pembinaan pengelola PKBM yang dilaksanakan Penilik PLS masih jauh dari yang

diharapkan karena profil Penilik sendiri belum dapat menjadi motivator dan

fasilitator yang baik. Penggunaan bermacam-macam variasi model pembinaan

pengelola PKBM belum dapat dilaksanakan karena kesiapan para pengelola

PKBM dalam mengikuti proses pembinaan pun sangat bervariasi. Akibatnya, para

Penilik PKBM dalam melaksanakan program pembinaan kepada PKBM-PKBM

kembali ke pola lama dengan menggunakan metode rutinitas.

Gambaran hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan

pengelola PKBM kurang didasarkan pada pendekatan teoritik yang diwujudkan

dalam bentuk program yang terencana, terorganisir dan terkendali. Hal ini

sekaligus menunjukkan indikasi bahwa kemampuan Penilik PKBM pun dalam

memilih dan mengimplementasi model pembinaan pengelola PKBM masih

rendah.

Hasil penelitian yang berkenaan dengan prestasi kerja (kinerja) diungkap

antara lain oleh Sedarmayanti (1995), yang menyatakan kaitan dengan kriteria

keberhasilan kinerja bahwa masing-masing pribadi alumni pelatihan berupaya

mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan di tempat kerja. Dengan kata lain

kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan banyak tergantung

dari upaya/kemauan individu itu sendiri.

Dadang Sofjan (1995: 164), menyimpulkan kemampuan mengaplikasikan

pengetahuan dan keterampilan dari hasil pelatihan yang mereka dapatkan,

menunjukkan tingkat perbedaan dalam pelaksanaan tugas mereka sebagai tutor di

instansinya masing-masing. Hal ini menunjukkan pula bahwa, sekalipun program

53

pelatihan dikemas dalam bentuk program yang direncanakan, diorganisir, dan

dikendalikan dengan seksama pun belum tentu berhasil dengan efektif, karena

salah satu faktor yang turut pula menentukan adalah sikap dan kreativitas dalam

mengikuti pelatihan.

Achmad Hufadz dkk. (1996), menyimpulkan bahwa kemampuan pelaksanaan

tugas pokok pengelola PKBM, adalah produktivitas kerjanya yang sangat

berhubungan erat dengan hasil pelatihan yang telah diikutinya. Koefisien korelasi

sebesar 0,83 atau dengan kata lain 69,67% hasil pelatihan memberikan kontribusi

yang berarti terhadap peningkatan kemampuan pengelola PKBM dalam

melaksanakan tugas pokoknya setelah kembali ke lapangan. Akan tetapi,

penelitian Achmad Hufadz dkk. tidak sampai pada kesimpulan kemampuankemampuan

apa saja yang paling dominan mempengaruhi kinerja para pengelola

PKBM.

Hasil-hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, mengungkapkan

bahwa masing-masing individu berupaya mengaplikasikan pengetahuan, sikap

dan keterampilan di tempat kerjanya, walaupun banyak bergantung dari upaya

atau kemauan individu itu sendiri. Individu yang mempunyai kebutuhan akan

prestasi yang tinggi, mempunyai motivasi yang kuat terhadap pekerjaan yang

menantang (challanging) dan bersaing (competitive). Hasil pelatihan mampu

memberikan kontribusi lebih kurang 90% terhadap pelaksanaan tugas pokoknya

di tempat kerja masing-masing. Oleh sebab itu identifikasi kemampuankemampuan

teknis yang lebih spesifik perlu diungkap sehingga mempunyai

dampak positif bagi pelaksanaan tugasnya.

Hasil-hasil penelitian tersebut memang dapat dimengerti. Seperti dalam

Teori Mc.Clelland yang menemukan kebutuhan yang kuat pada individu akan

keinginan untuk mencapai prestasi. Individu dengan kebutuhan akan prestasi yang

tinggi, mempunyai motivasi yang kuat terhadap pekerjaan yang menantang

(challenging) dan bersaing (competitive). Jadi mereka tidak tertarik pada

pekerjaan rutin yang tidak bersaing, sedangkan individu dengan kebutuhan akan

prestasi yang rendah cenderung untuk tidak berhasil baik pada keadaan yang

menantang dan bersaing. Di samping itu harus pula diperhitungkan faktor latar

belakang dan kelas sosial dimana ia berada sebagai faktor yang menentukan

tingkat kebutuhan prestasi tersebut.

http://digilib.upi.edu/pasca/submitted/etd-1230105-114445/restricted/BAB_2.pdf